wanitaindonesia.co – Perempuan diplomat punya peran yang sangat signifikan di luar negeri, salah satunya adalah kemampuannya dalam melobi dan menyelesaikan persoalan kekerasan yang dialami para perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Neni Kurniati, adalah seorang perempuan diplomat yang bertugas di Timor Tengah. Ketika ia akan melakukan pekerjaannya berdiplomasi, ia sudah terkena stigma sebagai diplomat yang berasal dari negara miskin, Indonesia yang banyak mengirimkan buruh migran ke negara lain dan punya banyak masalah human trafficking.
Hal ini yang harus ditepisnya. Disinilah peran sebagai diplomat kemudian berfungsi, yaitu melakukan lobi, apalagi Timur Tengah adalah negara dengan sistemnya yang masih sangat kental dengan sistem patriarki.
Hal ini tentu juga berlaku ketika para perempuan diplomat ini menyelesaikan persoalan buruh migran dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Tantangan dalam berdiplomasi dengan perspektif gender harus dilakukan para diplomat perempuan.
“Kalau kita di negara Timur Tengah itu ketika saya di Yordan, saya bilang dari Indonesia, mereka bilang: saya punya PRT dari Sukabumi dan ada steretoping soal ini, ini tantangan tapi kita percaya diri dan kita punya banyak kelebihan dan konsentrasi disana.”
Wahyu Susilo, aktivis Migrant Care yang banyak menangani persoalan buruh migran menyatakan, peran diplomat ini sangatlah signifikan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami para buruh migran, apalagi peran sebagai diplomat perempuan.
Ini karena mayoritas Pekerja Migran Indonesia/PMI adalah perempuan. Hal ini diungkapkan Neni Kurniati dan Wahyu Susilo dalam webinar “Peran Diplomat Perempuan dalam Diplomasi Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri” yang diadakan Kementerian Luar Negeri RI pada 25 Agustus 2021.
Wahyu Susilo mencontohkan, banyak PMI yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual misalnya, lebih membutuhkan perempuan diplomat untuk membantu menyelesaikan persoalan mereka, karena sesama perempuan akan lebih terbuka, apalagi jika bicara soal kekerasan yang dialaminya. Para diplomat perempuan mempunyai karakteristik nurturing dan look into details yang sangat membantu pelaksanaan pelindungan WNI dengan optimal.
“Kalau laki-laki susah wawancara soal keketasan seksual, jadi diplomat perempuan lebih mudah melakukannya dan lebih pas.”
Wahyu melihat bahwa Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi lebih bisa menunjukkan kedekatannya dengan migran worker di luar, bisa menunjukkan perasaan emosional tersendiri yang mungkin dia rasakan sebagai sesama perempuan. Apalagi di Timur Tengah yang dalam kondisi masyarakatnya dengan sistem patriarki. Wahyu Susilo melihat, ini menunjukkan betapa pentingnya peran diplomat perempuan di luar negeri, apalagi di negara-negara yang masih banyak ditemui persoalan buruh migran.
“Sehingga potensi perempuan jadi korban saya kira menjadi kerentanan sendiri dan peran diplomat menjadi urgent, yang kasus perempuan harusnya perempuan melakukan wawancara, konseling karena korban akan trauma menghadapi laki-laki.”
Selama ini dalam tugas-tugas berdiplomasi, ada tugas untuk direct service dan negosiasi terkait kebijakan gender dan pelaporan SGDs, jadi perspektif kesetaraan gendernya menurut Wahyu Susilo, menjadi sangat penting.
“Untuk kedepannya, di tahun 2022 kita akan jadi Ketua G-20, ini akan membahas banyak soal perempuan, diplomat perempuan harus mewarnai forum ini dalam perspektif perlindungan perempuan dan kesetaraan gender sebagai hal-hal yang harus dinegosiasikan pemerintah Indonesia,” kata Wahyu Susilo.
Webinar ini sekaligus menunjukkan bahwa peran aktif dalam diplomasi pelindungan Warga Negara Indonesia/ WNI jadi amanat bagi seluruh diplomat RI, baik laki-laki maupun perempuan, dan mematahkan konstruksi berpikir masyarakat yang menganggap bahwa upaya pelindungan WNI identik dengan peran diplomat laki-laki. Kementerian Luar Negeri dalam webinar ini punya komitmen untuk memajukan pengarusutamaan gender dan peran diplomat perempuan dalam diplomasi Indonesia di semua isu dan lini, khususnya perlindungan WNI
Tantangan Yang Dialami Diplomat
Selama ini, macam-macam tantangan yang dialami para diplomat, dan ini terungkap dalam diskusi ini. Seperti tantangan dalam bernegosiasi, yaitu bagaimana menyusun kertas posisi bersama pemerintah Indonesia yang dilakukan agar bisa mewakili kepentingan berbagai sektor dan aspek negara yang dituju tanpa merugikan kepentingan WNI atau PMI.
Victorina Hesti Dewayani, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu yang hadir dalam diskusi menyatakan, diplomat selama ini harus menguatkan posisi dan menguatkan keputusan pemerintah di tengah problem yang sering mereka hadapi, misalnya problem yang sering ia hadapi adalah perbedaan kultur dengan negara penempatan dan perbedaan sistem hukum.
“Bagaimana menghadapi situasi ini untuk kita harus mencari atau melengkapi diri kita dengan informasi yang komprehensif soal data koordinasi dengan negara kita dan negara lain supaya kita bisa mencari solusi dan ketentuan yang bisa diterima dengan yang lain, kita harus bisa menjadi bagian dari solusi. Kita harus luwes dan fleksibel tapi kita tetap mengedepankan kepentingan nasional kita,” kata Victorina Hesti Dewayani
Neni kurniati melihat, di masa pandemi, isu perlindungan di Timor Tengah semakin menantang dan ini menjadi tantangan sebagai diplomat yang bertugas di sana. Maka ia menyarankan pada para PMI yang bekerja di luar negeri harus berdokumen, karena jika tidak, maka semua akan sulit untuk membantu jika adalah masalah.
“Di perkembangan teknologi informasi ini semakin banyak penipuannya. Jadi keberangkatannya harus sesuai prosedur, jangan lewat perorangan, jangan lewat jalan tikus untuk perlindungannya.”
Esther Rajagukguk, dari KJRI Penang menambahkan, karena jika tak ada status hukum dan paspor yang sah, mereka sangat rentan menjadi korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO), atau tindakan pelanggaran hak kerja seperti kekerasan fisik, tidak dibayar gajinya dan sangat sulit untuk menyelesaikan PMI tidak berdokumen.
“Sangat sulit menyelesaikan kasus mereka ketika menjadi korban TPPO. Polisi di Malaysia kerap menggunakan pasal keimigrasian, walaupun PMI ini merupakan korban TPPO. TPPO di Malaysia itu berbeda pemahamanya dengan Indonesia, ini kondisi real dan kerap kami hadapi dalan menyelesaikan kasus PMI tak berdokumen.”
Tantangan lain adalah para perempuan diplomat banyak menyelesaikan persoalan di malam hari. Namun bekerja di malam hari tak pernah menjadi hambatan perempuan diplomat. Perempuan diplomat bisa datang ke pelabuhan, memang kondisinya tidak aman, tapi bisa bersama staf yang bisa berbahasa lokal.
Saat ini Indonesia memiliki 743 perempuan diplomat, yang setengah diantaranya bekerja di luar negeri. Para perempuan diplomat ini selain bekerja di luar negeri, juga menghadapi tantangan seperti norma hukum yang berbeda dalam menyelesaikan masalah, kehidupan yang sulit karena berbeda iklim, kejahatan, kesehatan, polusi dan perbedaan kultur dan sistem hukum
