wanitaindonesia.co – Para perempuan yang melakukan korupsi ditanya seperti ini: koleksi tasnya apa? Koleksi sepatunya? Padahal laki-laki koruptor tak menerima pertanyaan ini.
Media masih sering menuliskan isu dan mengaitkannnya dengan sesuatu yang tidak relevan, seperti misalnya mengaitkan hubungan antara korupsi dan perempuan.
Namun cara menulisnya selalu negatif, seperti jika ada perempuan yang korupsi, media akan menulisan koleksi tasnya, koleksi sepatu, dan hal-hal lain yang tak relevan dengan isu utama. Padahal laki-laki tak mengalami ini semua. Hal ini diungkapkan Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera.
“Pada kasus korupsi yang dilakukan perempuan misalkan, media akan lebih menyoroti koleksi-koleksi tasnya, sepatunya, hal-hal yang tidak relevan dengan perkembangan kasus korupsi.”
“Sebaliknya, jika yang korup adalah laki-laki, media akan mengulas tentang koleksi simpanan-simpanan perempuan milik koruptor tersebut, inikan sangat tidak relevan, kemudian akan menimbulkan stigma bahwa ia korupsi karena perempuannya suka belanja dan lain sebagainya,” sambungnya.
Korupsi sudah nyata-nyata membawa dampak yang cukup signifikan bagi perempuan. Dalam kasus korupsi bantuan sosial misalnya yang dilakukan mantan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, pengadaan bahan makanan pokok dengan kualitas yang rendah, tentu akan membawa dampak pada keluarga-keluarga yang menerima. Ibu rumah tangga akan sangat kesulitan untuk mengolah bagaimana mengolah bantuan tersebut.
Pada konferensi media briefing yang dilakukan PIA (Perempuan Indonesia Antikorupsi), Wasingatu Zakiyah, Inisiator Desa Anti Politik Uang dan Aktivis Antikorupsi menyatakan, kondisi demikian tentu sangat berdampak pada perempuan. Ini disebabkan karena beban ganda yang melekat pada perempuan.
“Ibu rumah tangga yang menerima bantuan sosial seperti sarden kaleng berkualitas rendah tentu akan kebingungan untuk mengolah bahan tersebut, pasti ia akan berpikir ulang untuk menggunakannya,” ujarnya saat konferensi pers pada 13 September 2021.
Kewajiban dalam pemenuhan gizi seimbang keluarga yang dibebankan pada perempuan, tentu akan menjadi salah satu alasan untuk mendiskriminasi perempuan jika hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Padahal itu adalah permasalahan sistemik.
Zakiyah juga mengaku, sebagai ibu yang mencetak generasi penerus bangsa, ia berkewajiban untuk meneruskan nilai-nilai antikorupsi dari dalam rumah. Baginya mengambil peran bisa dari mana saja. Namun kondisi ini akan jauh lebih sulit digapai, jika tidak didukung oleh lingkungan yang suportif terhadap pemberantasan korupsi.
“…upaya yang dilakukan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini bukan merupakan teladan yang baik. ini bukan hal yang patut ditontonkan untuk generasi penerus. saya berharap presiden memiliki peran. kami ingin anak-anak kami masih melihat pemberantasan korupsi di negeri ini,” lanjutnya berharap sangat tinggi pada pemimpin negeri.
Menurut kajian akademis, korupsi memang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perempuan, dengan begitu peran perempuan sangat dibutuhkan. Bivitri Susanti menjelaskan meski korupsi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap siapapun tanpa mengenal gender, namun perempuan punya porsi yang sama untuk membicarakan korupsi.
“Mengapa perempuan mesti bersuara keras? korupsi tidak mengenal status atau pendidikan, bahkan orang berpendidikan tinggi sekalipun juga masih bisa terlibat korupsi, tetapi yang sering terjadi perempuan yang mendapatkan dampak buruk oleh korupsi. dalam kasus bansos misalnya, untuk kasus kaleng sarden berkualitas rendah, karena (perempuan) diberikan peran gender oleh masyarakat, maka mau tidak mau yang mengatasi masalah ini adalah perempuan,” ujarnya.
Tidak hanya ranah domestik, baginya perempuan juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengawal isu-isu korupsi, bahkan untuk menciptakan kebijakan publik yang memiliki dampak signifikan bagi negara.
“…kami punya harapan pada perempuan yang menduduki jabatan publik, namun seperti komisioner yang mendapatkan jabatan di KPK, tindakannya akan selalu dikritik keras. Tapi kami punya harapan ketika perempuan menduduki posisi strategis..” terang Bivitri.
Dalam forum itu ia mengaku, meski pesimis terhadap kinerja KPK hari ini, namun ia tak berhenti meyakini bahwa pemberantasan korupsi bisa dimulai dari mana saja. “Kalau sekarang saya mendorong pemberantasan korupsi, tapi tidak dengan KPK, karena KPK sekarang bukan seperti KPK yang dulu,” terangnya sambil terkekeh.
Setali tiga uang, Sumarjati Arjoso salah satu anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) itu berpendapat, jika perempuan berani mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, maka praktik-praktik haram tersebut akan bisa terhentikan. Dalam kesempatan itu Sumarjati juga membagikan kisahnya selama berkarir di kursi DPR.
Langkahnya menolak korupsi kerap membuahkan hasil yang tidak baik pada perjalanan karirnya.
“Dulu staff saya pernah lapor kalau meminta anggaran itu harus membawa amplop, itu udah terang itu, dari mana-mana, saya sudah mengatakan jangan mau-jangan mau, kalau gak dikasih berarti gak dapat anggarannya,” terangnya.
“Dulu saya di komisi sembilan di DPR karena saya tidak mau mengatur proyek-proyek maka saya dipindah, hanya dalam beberapa waktu dipindah oleh orang yang ingin menggantikan. lalu saya ke komisi 11,” lanjutnya bercerita.
“Saya sangat senang sekali karena disitu (komisi 11) tentang keuangan dan lain sebagainya,” pungkasnya.
“Pemilihan BPK (Badan Pengawas Keuangan) kemudian juga macem-macem, itu ternyata pemilihan BPK ada yang ngatur, termasuk pemilihan yang lain itu ada orang-orang penting dari partai yang jarang hadir, tapi kalau pemilihan, dia ada dan yang mengatur, partai mana dapat apa, memilih siapa dan sebagainya, saya tidak setuju dengan itu lalu saya dipindah lagi ke komisi 8,” tegasnya menjelaskan dengan nada hati-hati.
Ia mengaku, dengan memberikan keterangan sedemikian rupa pada publik juga mengancam karirnya. Namun ia tetap percaya, seandainya perempuan mau bergandengan bersama-sama melawan korupsi, budaya demikian bisa disudahi dengan segera.
Oleh karenanya PIA mendukung pertanggung jawaban penuh terhadap penanganan kasus KPK, dan mendesak Dewan Pengawas agar meninjau ulang keputusan, juga menindaklanjuti temuan ombudsman terhadap pimpinan KPK Firli Bahuri, sekaligus memecat Firli sebagai pemimpin KPK.
PIA juga berharap, KPK akan menerapkan tindakan tegas terhadap koruptor dan melakukan upaya pemiskinan terhadap koruptor, bukan memberi diskon hukuman.
