wanitaindonesia.co – Pemerintah secara tegas berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan.
Baik kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.
Hanya saja, konstruksi sosial dan sistim patriarkhi yang masih dominan di sebagian masyarakat masih dianggap menghambat akses kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) dengan tema ”Perempuan Berdaya, Indonesia maju, Memberdayakan Perempuan FPPI di Seluruh Bidang Kehidupan” menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki potensi besar yang tidak bisa dianggap remeh.
“Potensi perempuan tidak bisa dianggap remeh. Kaum perempuan memiliki kontribusi besar mulai dari keluarga, lingkungan hingga bangsa dan negara. Di bidang ekonomi, perempuan dengan kreativitasnya mencapai setengah dari jumlah sumber daya manusia bangsa ini, baik perempuan sebagai pelaku usaha maupun perempuan pekerja. Bahkan, perempuan yang menjadi pemimpin baik di perusahaan, lembaga-lembaga tinggi negara, maupun kepala daerah, berhasil memberikan perubahan positif dengan langkah strategisnya,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang berharap agar ide, gagasan dan pendapat dari para peserta Rakernas FPPI hari ini dapat menghasilkan solusi yang komprehensif demi kemajuan organisasi ini.
“Saya berharap setiap gagasan dan solusi yang dihasilkan dalam forum ini dapat turut menciptakan kemajuan bagi para perempuan di seluruh Indonesia. Mari kita semua bergandeng tangan, menyatukan kekuatan sebagai pejuang-pejuang masa kini yang mampu memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia,” tambah Menteri Bintang.
Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), Marlinda Irwanti menjelaskan bahwa keberadaan FPPI adalah untuk memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan meningkatkan harkat martabat perempuan diantaranya dengan meningkatkan taraf pendidikan.
“Kami ingin keberadaan FPPI dapat membantu pemerintah dalam hal mengubah pandangan masyarakat yang bias gender terhadap perempuan dan meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja perempuan melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan, pendampingan dan pengkajian. Kami juga ingin mencari peluang bagi perempuan untuk meningkatkan peran sosial dan ekonominya terhadap keluarga dan masyarakat serta memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan dalam bidang hukum dan HAM,” ujar Marlinda.
Kedepan, lanjut Marlinda, fokus program FPPI adalah memberdayakan perempuan di semua sektor kehidupan dengan penguatan teknologi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan teknologi/wirausaha daring.
FPPI juga berupaya memberdayakan pekerja migran Indonesia (PMI) bekerjasama dengan BNP2PMI, Kementerian Ketenagakerjaan, DPR, dan DPD. Pemberdayaan PMI merupakan salah satu upaya membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Marlinda menambahkan FPPI juga telah banyak berkontribusi dalam membantu perempuan menghadapi pandemi Covid-19. “Seluruh DPP, DPD, dan DPC FPPI di Indonesia bergerak bersama semaksimal mungkin membantu masyarakat yang terdampak, khususnya kaum perempuan, mulai dari pemberian APD ke rumah sakit, masker, sembako dan tempat cuci tangan. FPPI juga memberikan pelatihan teknologi untuk UMKM dan ibu-ibu rumah tangga,” ujar Marlinda.
